penyelenggaraan pelayanan publik. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik, perlu menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel; PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN, Menimbang : a. penyelenggaraan pelayanan publik

Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan. Pelayanan publik yang baik dan benar dapat dirasakan oleh masyarakat. 16 Tahun 2014 tidak mengatur teknis operasional pelaksanaan survei kepuasanmasyarakat. . Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3. masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada instansi terlapor/atasan terlapor dan jika tidak ada tanggapan dapat menyampaikan laporan atau pengaduan tersebut kepada Ombudsman RI. KUPANG - Dalam berbagai forum diskusi warga dan forum pemerintahan yang saya hadiri, saya sering menyampaikan bahwa salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan umum ( public service ), selain tugas pembangunan ( development) dan pemberdayaan masyarakat (. AlasanPerubahan. Melalui aturan tersebut telah dilahirkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang terus mengalami. PAN/2/2004 UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - KEBIJAKAN PEMERINTAH Status. Kata Kunci : Pengawasan, Ombudsman, Penyelenggaraan, Pelayanan Publik. 9: 1. Pasal7 (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan-Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (e-tax) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Dalam masa pandemik Covid 19 menuju Transisi New Normal pemerintah wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, meningkatkan kualitas serta menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan publik yang baik dengan tetap menerapkan. Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 ini juga dilakukan oleh. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris Skelcher, 1992). Berlaku. Permenpanrb Nomor Per/20/M. Utama. Makassar, Oktober 2020Peraturan Perundang-undangan. Tujuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah: a. penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penyampaian informasi publik dan juga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur; 16. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. The mandate implies the duty to meet the needs of all citizens through a system of government that supports the creation of a quality public service in order to meet basic needs and civil rights of every citizen for public goods, public services, and administrative services. Adapun prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam asas pelayanan publik. Kesamaan. UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang bersifat Nasional; b. Belum Tersedia. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas penyelenggaraan layanan publik bagi penyandang diasbilitas di. 000 laporan. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan c. SASARAN: 1. Dalam kondisi yang normal, masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum memberikan pelayanan sesuai dengan. pejabat publik. Bagi yang belum terpilih, jangan berkecil hati, karena penghargaan terbesar dari berjalannya inovasi bagi penyelenggara pelayanan publik tentunya adalah kepuasan masyarakat,” tutup Diah. Kemudian, dibentuk juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. D. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Aparatur pemerintah adalah ’ujung tombak’ dalam mewujudkan kewajiban negara melayani setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya melalui. Pasal 2 (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. SULAWESI SELATAN NO. penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas dalam proses evaluasi, Kementerian PANRB turut melibatkan kementerian dan lembaga khusus dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja. Pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M. Rostiena Pasciana. 37 Tahun 2008. B. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Immanuel Yosua 1. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan seb agai jaminan adanya kepastian bagi penerima SHODDQDQ ³6WDQGDUSHODDQDQPHUXSDNDQXNXUDQDQJGLEDNXNDQGDODP penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib diataati oleh pemberi dan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi. Pasal8 (1) Sekretaris Oaerah melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi standar pelayanan publik serta penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan hasil penerapan standar pelayanan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96. Karakteristik pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara (2003) di antaranya, 1. penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022; Mengingat : 1. Dalam proses kegiatan pelayanan. Menyoal Pelayanan Publik yang Berkualitas di Era Otonomi Daerah. PUBLIK - PELAYANAN. 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggarawajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. berkelanjutan, yaitu proses penyelenggaraanTata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Namun sudah menjadi tugas kita bersama dalam memperbaiki setiap sistem yang masih mengalami kekurangan demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang saat ini masih terkendala. Liputan6. 4 Pilar Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Ombudsman bertugas untuk menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 7 Undang-Undang No. Dinas Kesehatan a. (Sertifikat Laik Higiene. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur. penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang bersifat Nasional; b. Di Kabupaten Gowa, jenis pelayanan publik administratif yang kerap didatangi oleh masyarakat, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam pelayanannya tidak dilakukan secara tatap muka ditengah wabah. Di dalamnya telah dimuat semua persoalan pelayanan publik, mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik sampai kepada sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 63/KEP/M. c. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan c. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila. 2. Instansi pemerintah merupakan satuan kerja atau satuan organisasi kementerian, departemen, lembaga, pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi. Selain pengawas internal, fungsi pengawasan dalam pelayanan publik juga dapat dilaksanakan oleh pengawas eksternal, hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. 2. Widyaiswara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 9. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, sehingga sumber data yang didapatkan berasal dari buku- buku dan literatur yang ada. 250, 27 HLM. Pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara dan atasan langsung Penyelenggara serta Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa. Peranan Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, adalah memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan, khususnya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional Tahun 2023. “Dari sifat adaptif itulah kita dapat memaksimalkan berbagai teknologi yang tersedia untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelas Guru. Untuk menganalisis Kendala yang dihadapi dalam peyelenggaraan pelayanan publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone. Perilaku Birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik di Kabupaten Timur Tengah Selatan Pelayanan publik memiliki maklumat sendiri yang merupakan wujud kesungguhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinip good governance. E. Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022, hlm. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan. Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni: Kepentingan umum. 23. bahwa untuk memperjelas hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, perlu adanya pedoman dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik ; 1. 63 tahun 2003 standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: Prosedur pelayanan. Upaya Mewujudkan Pelayanan Publik yang Efisien, Resposif dan Non Paertisan Melalui Standard Pelayanan Minimal (SPM) • SPM pada dasarnya merupakan implementasi dari urusan wajib sebagaimana diamanatkan pasal 11 ayat (4) UU No. Sementara itu, masyarakat menuntut hak-hak mereka ketika berhubungan dengan penyelenggara. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik Tahun 2018, Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai Lokasi Penyelenggaraan Mai. Menurut Keputusan MENPAN No. Terus menerus memperbaiki kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan. BAB III PEMOHON Pasal 6 Pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan PTSP adalah : a. 2. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Sementara itu, kita Asas Pelayanan Publik. 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintahan Kota Yogyakarta. Beberapa waktu lalu, Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil penilaian kepatuhan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik diterapkan pula prinsip-prinsip pelayanan publik, seperti Kesederhanaan,yaitu prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan, Kepastian waktu,dimana pelayanan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, Kemudahan akses, dimana tempat pelayanan berlokasi. DIKASIH INFO – Berikut ini adalah jawaban soal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia. 859 KB. Penerapan Sistem Pajak Online (e-tax) ini didasarkan dengan kewenangan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sebagai bentuk penerapan kebijakanSederhananya, untuk melihat penyelenggara pelayanan publik tersebut menjalankan etika administrasi publik adalah melihat apakah si penyelenggara tersebut sudah menerapkan standar pelayanan atau belum dalam proses pelayanan publiknya. 63 Tahun 2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007:22) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut : a. kepastian hukum; c. Urgensi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022. Ketiadaan mekanisme komplain dan penyelesaian sangketa 5. Urgensi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Untuk Kabupaten Puncak di tahun 2022 belum dapat dinilai mengingat situasi keamanan yang belum kondusif. ketentuan umum 2. Sementara indeks pelayanan publik pemerintah daerah secara keseluruhan, meraih nilai 3,58 yang juga kategori B (Baik). Perbuatan melanggar moral atau etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik sulit ditelusuri dan dipersoalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang orang “membuka rahasia” atau mengancam mereka yang mengadu. Asas pelayanan publik adalah: Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Lihat selengkapnyaPenyelenggaraan pelayanan publik harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pelayanan publik. Secara lebih khusus, The Carter of Fundamental Right of The Europian Union mengemukakan prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu: Memperoleh penanganan urusan-urusannya. Sistem penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat mengimplementasikan nilai- nilai Pancasila agar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Tahun. tidak dalam melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, Gayus T. Sifat pelayanan, hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan. Dalam masa kenormalan baru, kerja sama yang terkoordinir dan optimalisasi jejaring kerja antar lembaga sangat diperlukan. Justru dengan aduan tersebut maka kontrol dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bisa dilakukan. Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi : 1) dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang. PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik; b. Sesudah Undang-Undang Pelayanan publik disahkan, masyarakat menaruh harapan besar akan terjadi perubahan secara masif pada penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap level pemerintahan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, penyelenggara layanan diwajibkan memiliki unit pengelolaan pengaduan. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 16. Mewujudkan Kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap hasil pengawasan Ombudsman. Salah satu keluhan yang masyarakat sering sampaikan berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan. Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada aliena ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah. BN. penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai instansi. Konsep ini merupakan pola/patron dalam memberikan pelayanan publik. Tahun 2009 adalah: a. Pelayanan publik kerapkali menjadi patokan ukuran yang dipergunakan untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Adapun standar pelayanan publik Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri PAN nomor 63/KEP/M. Bentuk. PAN/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat bagi seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Padang - Ombudsman RI, bertepatan pada Hari Perempuan Nasional menyampaikan hasil penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022. Keterikatan pelayanan jasa dan penyedia jasa dimisalkan sebagai produk fisik yang diproduksi, disimpan, dijual, dan akhirnya dikonsumsi. Untuk itu, kepada masyarakat yang memiliki keluhan terkait pelayanan publik, jika pengaduannya terkait pelayanan publik tidak diberi tanggapan atau tidak diselesaikan oleh penyelenggara layanan maka dapat segera melapor ke Ombudsman R. Perilaku Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik” (Studi pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar). Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang. Rendahnya nilai investasi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan perijinan. Kesimpulan Secara Umum konsep penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,mulai dari asas – asas penyelenggaraan pelayanan publik,standar pelayanan untuk melayani masyarakat,sistem informasi untuk memudahkan dalam proses melayani. Yang dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yaitu: primer; adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus. 4. Masyarakat tidak diberikan ruang untuk. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. PENDAHULUAN Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar pelayanan publik yang telah dibuat dan ditetapkan tidak menjamin bahwa penyelenggaraan pelayanan publik memilik kualitas yang baik. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kota Bandung. 1. pelayanan. Titin Rohayatin (Dalam Disertasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : 2017). 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah T. Oleh karena saya membuat makalah ini dengan judul “ Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang Pelayanan Publik Daerah tersebut. Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan Menggunakan teori efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan metode penelitian menggunakan studi pustaka Sistem pemerintahan birokrasi di Indonesia mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (2) Sekretaris Oaerah melalui Bagian Organisasi. layanan publik dalam mendukung proses percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik pusat maupun derah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Mencabut : KepmenPAN Nomor KEP/25/M. Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang meliputi pelayanan angkutan laut, angkutan darat, dan angkutan udara. DPRD. Melakukan studi banding tentang sistem penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi penting pemerintah selain memelihara. Standar Pelayanan Publik Dalam penyelenggaraan pelayanan publik ada standar pelayanan yang dipublikasikan untuk menjamin kepastian bagi si penerima pelayanan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan keputusan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 dikelompokkan. Bersifat Fungsional. pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik 4. Undang-undang dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebuthan dasar. penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah faktor “komunikasi birokrasi”. 3. penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dasar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan adminstratif yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Perwakilan. Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab Dan Pemeringkatan Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi,Dan Pemerinta.